Majelis Rakyat Papua: UU Pemekaran Papua Melanggar HAM Orang Papua

Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang pemekaran tiga provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua.